MENGGAGAS EKONOMI JALAN TENGAH

MENGGAGAS EKONOMI JALAN TENGAH

 

Menggugat Kapitalisme

Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan dengan berbagai demo yang marak terjadi di Eropa. Dan yang menjadi menarik adalah, gejolak demo tersebut justru terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis, kaum pekerja mempertanyakan moralitas para kapitalis dalam krisis ekonomi yang sedang melanda Eropa. Serangan yang lebih spesifik ditujukan kepada para pengejar kekayaan di Wall Street yang dianggap menjadi biang keladi dari seluruh masalah. Tercatat sejak krisis Amerika tahun 2008 hingga krisis Eropa yang terjadi saat ini telah memberikan goncangan yang hebat pada sistem kapitalis. Cara kerja sistem kapitalisme di dasarkan pada tiga pilar, yakni kebebasan individu, pasar bebas dan minimalisasi peran negara. Kapitalisme adalah sistem yang absurd, sistem yang unsur-unsurnya saling membutuhkan dan melengkapi, tetapi cara kerjanya didasarkan pada pencarian keuntungan pribadi dan persaingan. Dalam mengejar keuntungan, kaum kapitalis menggunakan beberapa cara, seperti memperpanjang jam kerja, mengurangi upah atau meningkatkan produktivitas. Dari ketiga cara tersebut yang paling mudah dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, di mana jumlah alat produksi lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja. Pada poin ini pula, fenomena neoliberal seperti sistem kerja kontrak menjadi pilihan perusahaan untuk menekan upah. Dengan begitu, buruh akan sulit mencapai hidup sejahtera, dan komunitas-komunitas adat makin terpinggirkan.

Di sisi lain, alam disedot habis-habisan dalam volume yang sangat besar agar kinerja keuangan tampak menakjubkan. Politik kekuasaan manerima kontribusi terbesar. Uang itu dipakai untuk  menutup mulut politisi dan pembuat kebijakan. Sementara para politisinya membisniskan kekuasaan.  Sebagian kecil dana lainnya lari ke agency-agency komunikasi periklanan untuk memoles citra bahwa mereka patuh hukum,  membangun green ecosystem, dan seterusnya. Bila pertumbuhan ekonomi suatu negara kalah cepat dengan pertumbuhan gap kaya-miskin, dan pemerataan ekonomi gagal ditegakkan, maka di situlah muncul bahwa signal virus kapitalisme yang berbahaya telah mewabah. Sungguh tragis, Sektor Kesatu (APBN) telah dikuasai para politisi korup dan terbelenggu birokrasi yang kusut, Sektor Kedua dikuasai para kapitalis yang menguasai Wall Street dan pasar dengan mengeruk kekayaan sebesar-besarnya. Ini berarti Sektor Pertama dan Sektor Kedua telah bersekutu, mengeruk kekayaan rakyat yang berbahaya bagi kesejahteraan dan kedamaian abadi. Sangat wajar jika para penggerak ekonomi solidaritas (sebutan lain bagi Sektor Ketiga) mempertanyakan apakah kapitalisme masih menjadi model yang tepat untuk mengelola ekonomi di abad ke-21?  Wajar bila jurang kaya-miskin semakin lebar dan kapitalisme berada di ambang kehancuran.

Mencari Wujud Sosialisme

Sosialisme sesungguhnya antitesis dari kapitalisme di mana ide dasarnya menempatkan proses produksi dan pemasaran di bawah kontrol kelas pekerja (kolektivitas). Dengan demikian, kelas pekerja tidak hanya menjual tenaga kerjanya, tapi juga menguasai dan mengontrol tenaga kerja. Penghapusan hak mikik tanah, pajak progresif yang bertahap, pendidikan bebas untuk anak-anak di seklah publik juga merupakan inti dari sistem yang dibangun oleh Marx ini. Seolah sistem ini menjadi angin segar untuk membawa masyarakat menikmati keadilan dan kesejahteraan. Namun dalam sejarah panjangnya, sistem sosialisme selalu takluk di bawah bayang-bayang kapitalisme, hal ini dipertegas dengan runtuhnya Uni Sovyet yang sebagai kiblat dari sistem sosialisme. Sistem sosialisme dipandang tidak memiliki kontrol yang efiktik di bidang politik dan ekonomi. Saat ini, Kuba sebagai pusat operasi sistem sosialis juga masih harus membuktikan keunggulannya di hadapan ekonomi pasar bebas.

Ekonomi jalan tengah

Sistem ekonomi campuran (Mixed economy) merupakan panduan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari keduanya. Sistem ini hendak dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik tersebut. Pertentangan sejarah yang keras dan bahkan tidak harmonis dari kapitalisme dan sosialisme telah menstimulasi pemikir-pemikir untuk mencari bangun ekonomi dengan ciri dasar, yang merupakan gabungan unsur-unsur terbaik dari keduanya. Sebenarnya sistem ekonomi ini dapat saja menghilangkan konotasi perpaduan antara dua sistem ekonomi di atas karena sistem ekonomi campuran dapat signifikan dalam khasnya tersendiri. Sistem menggerakkan elemen-elemen dinamis, yang sebelumnya memang dimiliki oleh masing-masing sistem ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Hegel bahwa perbaikan dan perkembangan pemikiran akan mencapai suatu bentuk terbaik melalui proses dialektik menuju suatu sintesa (teori dialektika). Proses ini merupakan perpanduan dari thesa dengan antithesa dalam keharmonisan dan menuju ke arah kedinamisan. Negara sedang berkembang beranggapan akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan banyak tidak mencontoh bentuk ektrim sistem ekonomi tersebut, melainkan menyerap unsur-unsur dinamis dari keduanya. Salah satu pemikiran Hegel ini menarik untuk disimak adalah dasar pemikiran mengapa muncul sistem ekonomi campuran sebagai alternatif dari sistem yang bertentangan. Jika hal itu terjadi, maka keduanya memiliki kelemahan mendasar sehingga cara terbaik adalah menggabungkannya untuk mengejar ketertinggalan negara-negara sedang berkembang. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan dari sitem kapitalisme dan Marxisme. Di China sistem ini disebut sebagai ekonomi pasar sosialis. Motif mencari keuntungan adalah unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi, tetapi bukan segalanya sebagaimana ditekankan di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tanpa motif keuntungan tidak akan ada usaha dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban bila motif ditekan dan dimatikan seperti di negara komunis. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar, yang terkendali oleh aturan pemerintah dan kontrol masyarakat.

Ekonomi Kemanusiaan – Belajar dari gagasan Moh Yunus

Konsep ekonomi kerakyatan yang sudah lama dikembangkan di sini sebenarnya penting untuk didengar kembali. Hanya saja, konsep ini miskin contoh dan hanya diucapkan orang-orang yang tidak menjalankannya dalam kehidupan riil.  Namun belakangan, Ekonomi Kemanusiaan akhirnya muncul dengan daya ungkit yang lebih kuat karena didorong pelaku-pelaku ekonomi kerakyatan yang berbuat yang digagas dari konsolidasi sektor ketiga. Adalah Moh Yunus, yang mendirikan Bank Grameen di Bangladesh pada tahun 1983 ketika negara itu sedang dilanda bencana kelaparan yang luar biasa bisa menjadi role model dalam praktik ekonomi kemanusiaan ini.

Awalnya, Yunus menjalankan sistem bagi hasil yang disebutnya Pertanian Tiga Pihak di desa Jobra. Yunus berandil pada biaya bahan bakar pompa artesis, bibit tanaman unggul, pupuk, insektisida, dan pengetahuan teknis. Pihak kedua buruh tani menyumbangkan tenaganya dan pihak ketiga pemilik lahan. Walaupun sangat sulit meyakinkan semua pihak, dan Yunus sendiri merugi 13.000 taka, program ini berhasil. Untuk pertama kalinya, padi-padi berdiri tegak bagaikan permadani hijau di musim kemarau. Yunus tidak setuju bahwa orang miskin itu pemalas dan tidak punya keahlian. Dia percaya bahwa orang miskin hanya tidak memiliki kesempatan. Suatu kesempatan dia dia terperanjat atas kenyataan seorang perempuan desa meminjam 5 taka (22 sen dolar) untuk membeli bahan baku membuat bangku dari anyaman bambu dan harus menjualnya kepada rentenir seharga 5 taka 50 poysha. Keuntungannya hanya 50 poysha dan itu setara 2 sen dollar. Kemudian Yunus membuat daftar para korban rentenir. Jumlahnya 42 orang dengan total pinjaman 27 dollar dan dikeluarkannya dari kantungnya sendiri untuk membayar 27 dollar ini kepada rentenir. Orang-orang yang dibantu hanya dengan 27 dollar sangat gembira. Dari sinilah lahir ide untuk membuat suatu bank untuk kaum miskin; Bank Grameen (Grameen artinya pedesaan).

Nasabah Bank Gramenn adalah kaum miskin, khususnya perempuan. Bank Gramen meminjamkan uang dengan bunga yang amat kecil sebagai modal kerja. Setidaknya, Hingga tahun 2006, Grameen telah mengucurkan pinjaman kredit ke hampir 7 juta orang miskin di 73.000 desa Bangladesh, 97 persen adalah kaum perempuan. Grameen memberikan kredit bebas agunan untuk mata pencaharian, perumahan, sekolah, dana pensiun, asuransi, dan usaha mikro untuk keluarga-keluarga miskin. Sejak diperkenalkan 1984, KPR telah dipakai untuk membangun 640.000 rumah. Secara kumulatif, kredit yang diberikan mencapai angka 6 milyar dollar. Tingkat pengembalian 99 persen. Dan yang lebih membanggakan, Grameen sejak 1995 telah mandiri secara finasial dan tidak lagi mengandalkan donor. Yunus juga menitik beratkan pada pendidikan, dengan 30.000 beasiswa tiap tahunnya. Terdapat kredit perkuliahan dengan 13.000 mahasiswa yang telah menerima kredit tersebut. Beberapa di antaranya telah bergelar Ph.D dan banyak lagi yang menapaki jenjang pendidikan tinggi; menjadi dokter, insinyur, dosen dan profesi-profesi lain.

Saat ini, Grameen telah mengembangkan sayap ke bidang-bidang lain. Fisheries Foundation yang nirlaba di bidang perikanan, Grameen Uddog (juga nirlaba) sebagai penghubung penenun tradisional terhadap pasar ekspor, kemudian operator telekomunikasi: GrameenPhone (yang untuk mencari laba. Hasil patungan Telenor Norwegia dan Grameen Telecom) dan Grameen Telecom (nir-laba). Yang menarik adalah Grameen Telecom yang membeli airtime dari GrameenPhone, di mana ibu-ibu di desa menjadi ”ibu-ibu ponsel” (telephone lady) dengan menjual jasa yang namanya ”telpon desa berbayar”, hingga menghubungkan desa ke dunia luar dan memenuhi kebutuhan IT bagi penduduk desa.

Koperasi sebagai ekonomi jalan tengah?

Koperasi dalam UUD 1945 disebut sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, tetapi dalam praktiknya telah menjadi subordinasi dari kapitalisme yang tak terbendung. Akankah posisi koperasi tetap termarginalkan? Secara historis, gerakan koperasi yang bertujuan memakmurkan hidup rakyat tumbuh seiring dengan semangat kemerdekaan. Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mewujudkan keadilan sosial memberi kemampuan, kesempatan, dan akses yang sama kepada seluruh rakyat dalam memperoleh manfaat ekonomi dan menuai kesejahteraan. Per definisi, gerakan usaha ekonomi rakyat berbasis kolek-tivisme dan berasas mutual cooperation ini, menurut Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, bertujuan menjamin kehidupan bangsa yang lebih sejahtera berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong (pidato Bung Hatta dalam memperingati Hari Koperasi, 12 Juli 1977).

Lalu, mengapa gerakan koperasi hingga kini masih jalan di tempat, jika tidak bisa dikatakan mundur? Mengapa pemerintah tak pernah mau mencoba koperasi sebagai altematif untuk menjawab problem kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang kian ekstrem? Sudah cukup berhasilkah progam PNPM yang dicanangkan pemerintah saat ini sebagai gerakan pemberantasan keiskinan di tingkat desa? Lalu, kenapa KUD (Koperasi Unit Desa) yang dulu di gadang-gadang sebagai pondasi peradaban baru ternyata juga tak terdengar kabarnya?

Secara genealogis, sejak gagasan kemakmuran masyarakat berasaskan prinsip kerja sama (kolektivisme) yang dimunculkan di Eropa oleh kaum sosialis Fabian (Fabian Society) pada awal abad ke-19, hingga kini, paling tidak telah muncul empat aliran yang mendasari pemikiran koperasi sebagai bangun usaha rakyat. Pertama, aliran cooperative commonwealth school. Mazhab ini memperjuangkan agar prinsip-prinsip dasar koperasi diberlakukan secara luas dan memberi pengaruh signifikan dalam sendi-sendi kehidupan ekonomi negara dan masyarakat. Kedua, aliran school of modified capitalism yang mengasumsikan koperasi sebagai kapitalisme yang telah diperlunak, suatu sistem ekonomi yang telah terbebas dari ekses negatif kapitalisme. Bagi aliran ini, koperasi adalah sistem yang bisa menjaga dan mempertahankan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada. Ketiga, aliran the socialist school, yang mamandang koperasi sebagai bagian integral dari sistem sosialisme. Dalam konteks sosial, koperasi mencirikan satu aspek penting dari pola relasi masyarakat sosialis. Sementara itu. dalam konteks ekonomi, koperasi adalah partner dari perusahaan-perusahaan negara. Keempat, aliran cooperative sector school, yang meyakini bahwa sistem koperasi memiliki filosofi yang berbeda dari sistem sosialisme, apalagi kapitalisme.

Koperasi adalah rangkaian prinsip usaha rakyat yang bersifat kolektif, bervisi sosial serta berorientasi transformatif. Koperasi adalah perpaduan rasional sektor usaha negara, swasta, masyarakat. Jika ditarik ke dalam konteks empirik, aliran pemikiran keempat tampaknya lebih sesuai dengan cita-cita koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional seperti dirumuskan Bung Hatta. Sebab, secara substantif, sistem perekonomian kita sebenarnya adalah perpaduan elegan dari cita-cita sosialisme dan pengakuan negara atas hak milik individu. Ide dasar koperasi juga sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, seperti penciptaan pasar sosial, pendalaman demokrasi, hubungan kerja yang manusiawi, hak atas pendidikan, lapangan kerja penuh dan angkatan kerja yang terdidik-terampil. pemenuhan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta kendali penuh negara atas sektor-sektor penting dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, prinsip dasar koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sesungguhnya sejalan dengan gagasan ekonomi modem. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2006-2010) menunjukkan, jumlah anggota koperasi tercatat sekitar 30.461.121 dari sekitar 177.482 unit usaha koperasi yang ada. Sementara itu, volume usaha mencapai Rp76.82 triliun, dan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp5.62 triliun. Sebanyak 30% dari 138.000 koperasi di Indonesia hingga saat ini belum aktif. Salah satu penyebabnya, koperasi kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Dari sisi volume usaha pun. perkoperasian di Indonesia juga masih sangat rendah. Saat ini baru 22% dari masyarakat Indonesia yang sudah dewasa tergabung dalam koperasi. Mengapa hal tersebut terjadi? karena saat ini masyarakat Indonesia sudah benar-benar terkooptasi oleh sihir kapitalisme, di semua sektor kehidupan.

Bagi pemodal yang masih memiliki hati untuk berbagi (gerakan ekonomi solidaritas dari sektor ketiga), sudah saatnya untuk menjadikan koperasi sebagai pondasi untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Sektor Ketiga ini juga membayar pajak, tetapi tidak berpolitik dan jauh dari niat memperkaya diri karena urusan duniawinya sudah selesai. Semakin banyak negeri memberi uang bagi kapitalisme rakus, maka semakin terancam negeri oleh badai krisis. Tapi memberi lebih besar ruang pada ekonomi solidaritas akan memberi lebih banyak keadilan dan pemerataan.

 

Menggagas format baru koperasi ; Sebuah pandangan Pandawa Institute (Pendahuluan)

Terkooptasinya koperasi oleh kapitalisme pada era Suharto seolah menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa sesungguhnya koperasi akan menjadi solusi dari permasalahan kesejahteraan yang hingga saat ini urung dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Kapitalisme telah benar-benar merongrong semua aspek kehidupan, tidak terkecuali masyarakat kelas bawah. Hampir setiap hari, masyarakat disuguhkan iklan-iklan kecantikan, kredit rumah dengan bunga kecil, persaingan harga yang diciptakan kaum kapitalis, dan segala sesuatu yang mendorong masyarakat untuk bersikap konsumtif dan bersikap individualistik. Padahal, gerakan ekonomi solidaritas akan tercipta ketika sektor Ketiga mempunyai pandangan yang sama tentang makna kolektivitas. Dengan kolektivitas inilah yang nantinya akan memberikan multiple effect bagi perekonomian masyarakat. Sebagai ilustrasi, ketika masyarakat membeli beras dari gapoktan (tanpa makelar), maka petani akan mendapat keuntungan yang sebaian dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya dan sebagian untuk renovasi rumah. Dengan renovasi rumah, berarti petani telah mempekerjakan kuli bangunan. Dan kuli bangunan mendapat upah yang dapat digunakan untuk membeli baju. Dengan begitu, penjahit baju juga akan mendapat pekerjaan karena ada pesanan baju dari kuli bangunan. Jika hal tersebut terus berputar, bahkan pada tingkatan yang lebih besar, maka lambat laun pertumbuhan ekonomi riil (tidak berdasarkan hitung-hitungan angka statistik yang manipulatif) akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat akan terangkat. Dan semua itu, dapat diciptakan dengan menggerakkan kembali aktivitas koperasi di unit-unit perdesaan, bahkan di tingkat RW sekalipun.

Setidaknya ada beberapa gagasan yang kami tawarkan sebagai solusi alternatif dari gerakan koperasi sebagai leading sector dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain :

–          Pemodal / investor koperasi adalah mereka (kami sebut sebagai pemodal yang mempunyai hati untuk berbagi) yang sudah mapan dalam hal finansial, tidak menjadikan aktivitas koperasi sebagai sarana mendapat keuntungan, tapi sarana pemberdayaan masyarakat

–          Tahap awal, untuk mendorong masyarakat menjadi anggota operasi, pemodal wajib menyelesaikan hutang-hutang rentenir yang sedang di alami masyarakat

–          Pendirian toko serba guna di lingkungan masyarakat (dikelola oleh koperasi) untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat (masyarakat dapat kredit untuk memperoleh kebutuhan di toko ini). Gaji untuk karyawan toko, tidak dari koperasi, melainkan langsung dari pemodal.

–          Semua barang yang dijual di toko adalah barang yang langsung diambil dari produsen hulu (gapoktan, ukm, dll ) sehingga juga ikut membantu memberikan kepastian pasar bagi mereka.

–          Kelebihan dari bagi hasil yang diterima pengurus koperasi diinvestasikan dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi masyarakat, dan atau pemberian kredit secara berkala pada masyarakat sebagai modal kerja dengan sistem bagi hasil

–          Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaannya

Gagasan di atas kami sebut sebagai KONGLOMERASI PEMBERDAYAAN

 

Yudha Prakasa

Gerakan Menuju Indonesia Sejahtera : visi pemuda 2030